Langsung ke konten utama

Delapan Tuntutan Buruh Perempuan Dalam Memperingati Hari Perempuan Internasional

Jakarta - Ribuan buruh dari Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), SGBN (Sentral Gerakan Buruh Nasional), GEPARI (Gerakan Perempuan Indonesia) dan GEMPA (Gerakan Perempuan Melawan Ketimpangan) menggelar longmarch dari patung kuda jalan Merdeka Selatan hingga jalan Merdeka Barat. Para buruh ini memerahkan jalanan menuju Istana Merdeka.

Mereka turun ke jalanan untuk memperingati hari perempuan internasional. Namun, aksi ini dihalangi polisi saat ingin mencapai Istana Merdeka.

Aksi Unjuk Rasa Buruh Perempuan Dalam Memperingati Hari Perempuan Internasional.

"Kami tak ingin ada tindakan represif dan intimidasi, kami hanya menginginkan suara ini didengar," ujar salah seorang Koordinator Aksi dari KASBI, Komandan Jack k melalui orasinya  di Jln.Merdeka Barat, Selasa (8/3/2016).

Buruh yang tergabung dalam KASBI ini berasal dari berbagai daerah, juga dari berbagai perusahaan. Mereka menuntut hak-hak buruh perempuan dipenuhi pemerintah dan perusahaan.

Dalam tuntutannya, para buruh perempuan ini menyuarakan 8 poin yang sampai saat ini masih tak mampu dipenuhi bahkan dilindungi negara. Terlebih bagi para buruh perempuan, yakni:

1. Stop diskriminasi upah terhadap buruh perempuan
2. Cuti haid
3. Cuti melahirkan
4. Hak menyusui
5. Jaminan kesehatan reproduksi
6. Stop pelecehan seksual
7. Stop PHK terhadap buruh perempuan
8. Stop kontrak dan outsourcing.

"Sampai saat ini masih ada diskriminasi upah terhadap kaum perempuan, belum adanya cuti haid dan cuti melahirkan yang layak bagi buruh perempuan," ujar Komandan Jack.

Dalam berbagai poster dan kecaman, mereka meminta agar pemerintah mengeluarkan regulasi yang berprespektif gender. Sehingga hak-hak perempuan terpenuhi, seperti hak untuk menyusui, hak untuk tidak dilecehkan, hak untuk mendapatkan jaminan keseharan reproduksi tak lagi dilanggar oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Sengkarut penindasan buruh oleh sistem dan regulasi pemerintah membuat mereka menjadi rakyat kelas sekian. Para buruh itu menilai, dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing mereka hanya menjadi kuda beban.

Banyak kasus saat buruh perempuan melahirkan, menyusui, dan keguguran mereka diberhentikan dari pekerjaannya.

"Tak akan ada pembebasan kaum perempuan jika tak melawan sistem ekonomi yang menindas ini. Hanya ada satu kata, Lawan!" ujar Komandan Jack disambut nyanyian Internasionale para buruh.

Meski satu tuntutan, para buruh ini terbagi dalam 3 gelombang massa dengan titik simpul massa yang berbeda. Dari pantuan di lokasi, aksi berjalan lancar, ratusan polisi dan Polwan mengawal jalannya aksi. Arus lalu lintas sedikit terganggu, namun tak ada penutupan jalur.

Komentar

  1. Syukur Alhamdulillah di tahun ini Saya mendapatkan Rezeki yg berlimpah sebab sudah hampir 9 Tahun Saya bekerja di (SINGAPORE) tdk pernah menikmati hasil jeripaya saya karna Hutang keluarga Sangatlah banyak namun Akhirnya, saya bisa terlepas dari masalah Hutang Baik di bank maupun sama Majikan saya di Tahun yg penuh berkah ini,
    Dan sekarang saya bisa pulang ke Indonesia dgn membawakan Modal buat Keluarga supaya usaha kami bisa di lanjutkan lagi,dan tak lupa saya ucapkan Terimah kasih banyak kepada MBAH SURYO karna Beliaulah yg tlah memberikan bantuan kepada kami melalui bantuan Nomor Togel jadi sayapun berhasil menang di pemasangan Nomor di SINGAPORE dan menang banyak
    Jadi,Bagi Teman yg ada di group ini yg mempunyai masalah silahkan minta bantuan Sama MBAH SURYO dgn cara tlp di Nomor ;082-342-997-888 percaya ataupun tdk itu tergantung sama anda Namun inilah kisa nyata saya

    BalasHapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

RAKERNAS I GARDA METAL FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA

Jakarta - Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Pertama Pilar FSPMI Garda Metal yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat FSPMI disambut hangat oleh seluruh anggota Garda Metal se-nusantara. Agenda Nasional yang diselenggarakan pada Rabu (15/03/2017) dihadiri oleh Bung Baris Silitonga (Pangkornas Garda Metal), Bung Riden (Sekjen FSPMI), Bung Isnaeni Marzuki (Sekjen Garda Metal), Bung Rustam (Vice Presiden Bidang Organisasi) dan seluruh perwakilan Garda Metal dari tiap daerah yang berjumlah 70 anggota. Sambutan dari Bung Baris Silitonga mengawali acara sebelum dibukanya acara resmi, menghimbau kepada semua peserta yang hadir untuk mendata seluruh anggota garda metal yang aktif disetiap daerah. Pembukaan Rakernas dimulai pukul 10.00 WIB oleh Bung Riden, yang secara khusus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya  kepada Garda Metal atas kesetiaan dan tanggung jawabnya menjalankan tugas pengawalan disetiap aksi, serta beliau juga menginginkan adanya hubungan yang intensif la...

Semua TKI Akan Dipulangkan Secara Paksa

Terkait keputusan Presiden Jokowi yang akan memulangkan semua TKI dari beberapa negara yang di ketahui banyak memperkerjakan warga negara Indonesia seperti negara Malysia , Hongkong , Taiwan , Arab Saudi , Singapore dan Kamboja rencananya semua TKI akan di pulangkan kembali secara paksa ke indonesia dengan peswat hercules yang telah di siapkan pemerintah. Alasan Presiden Jokowi akan memulangkan semua TKI karena di nilai semua TKI yang kerja di luar negeri telah memalukan Bangsa Indonesia. Ini semua karena banyak laporan soal penyiksaan dan pelarian uang perusahaan yang di lakukan beberapa TKI yang berkerja di Negara lain dan baru-baru ini juga di ketahui bahwa TKW sering mengupload video mesum di sosial media seperti di facebook dengan orang banglades yang pada akhirnya TKW itu di siksa atau di bunuh oleh orang banglades. Ini membuat Presiden Jokowi naik pitam dan bertindak keras atas kejadian-kejadian yang telah mencoreng nama baik Bangsa Indonesia. Banyak yang mendukung dan banya...

Komisi IX DPR RI Membentuk Panja Pengupahan dan Akan Memanggil Apindo dan Serikat Pekerja Untuk Duduk Bersama Mengevaluasi PP78/2015

Jakarta – Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah ketenagakerjaan saat ini sedang dalam proses bekerja untuk melakukan evaluasi atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Seperti diketahui, sebelumnya Komisi IX telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengupahan yang mengevaluasi PP Pengupahan. Sejak diterbitkannya PP Pengupahan pada Oktober tahun lalu, peraturan yang menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi Presiden Jokowi ini mendapatkan tentangan cukup keras dari kalangan serikat buruh. Dan pembentukan Panja Pengupahan DPR ini merupakan salah satu dorongan yang dilakukan oleh serikat buruh ketika mengadu ke wakil rakyat. Pada hari Selasa (1/3/2015) lalu, Panja Pengupahan DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat buruh. Hadir dalam RDPU tersebut adalah Harijanto wakil dari Apindo dan Edward Marpaung dari Kondefederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Usai RDPU, Ketua Komis...