Jaminan Pensiun hanya berlaku untuk karyawan yang bekerja di Perusahaan Swasta, bukan di Lembaga Negara

Pemerintah akhirnya mengambil keputusan bahwa iuran jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan sebesar 8 persen. Iuran ini akan ditanggung pengusaha sebesar 5 persen dan pekerja 3 persen. Pelaksanaan iuran itu akan berlaku  serentak mulai 1 Juli 2015.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan,  keputusan tersebut diambil  dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu, (8/5/2015) lalu.

Keputusan ini selanjutnya akan dituangkan dalam draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan dibawa ke Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) untuk dijadikan aturan resmi.

Berdasarkan rancangan RPP Jaminan Pensiun yang didapat Kontan,  masa iuran untuk mendapatkan manfaat atas program ini minimal 15 tahun. Dana pensiun akan diberikan saat usia pekerja 56 tahun. Selain itu, aturan ini hanya berlaku bagi peserta jaminan pensiun yang bekerja di perusahaan swasta, bukan di lembaga negara.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G. Masassya menambahkan, besaran iuran 8 pensiun dihitung dari gaji  yang diterima pegawai. Targetnya, tahun 2018,  jumlah pekerja formal yang ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan mencapai 80 persen. Sementara untuk pekerja informal setidaknya ditargetkan sebanyak 5 persen.

Menurut Elvyn, saat ini, rancangan PP Jaminan Pensiun masuk tahap finalisasi. “Diharapkan semua pihak menerima besaran iuran 8 persen itu agar per 1 Juli 2015 langsung berlaku,”  tandas Elvyn.

Hanif juga mengklaim, RPP Program Jaminan Pensiun sudah melibatkan pemerintah, pengusaha serta serikat pekerja. "Kami berharap, aturan ini segera selesai agar dapat memberikan kepastian hukum," tegas  Hanif.

Meski pemerintah mengaku telah bersepakat, namun pengusaha dan buruh rupanya masih belum juga puas dengan keputusan tersebut.

Pengusaha mengaku keberatan apabila harus membayar 5% dari kewajiban iuran 8 persen itu. Iuran sebesar itu akan membebani pengusaha. "Seharusnya, iuran jaminan pensiun dipotong langsung dari gaji pekerja, tanpa melibatkan pengusaha," ujar Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta.

Keberatan juga disampaikan Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Said bilang, buruh menolak besaran iuran jaminan pensiun 8 persen. "Dengan tren kenaikan harga dan jasa yang terus melambung tinggi luar biasa, besaran iuran itu tidak masuk akal," kata Said.

Kalkulasi Said, bila saat ini buruh berusia 30 tahun dan menerima gaji rata-rata Rp 3 juta per bulan serta dengan  kenaikan gaji maksimal 10 persen per tahun, maka saat mendekati usia pensiun gaji para buruh cuma bertambah jadi sekitar Rp 7,5 juta saja.

Bila benefit yang didapatkan buruh ketika pensiun hanya sebesar 20 persen dari gaji terakhir seperti ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, maka pada saat pensiun, seorang buruh cuma mendapatkan dana pensiun Rp 1,5 juta sebulan.

Makanya, Said minta iuran pensiun sebesar 12 persen dengan  perinciannya sebesar 9 persen dibayar pengusaha dan 3 persen dibayar oleh pekerja. Selain itu, benefit atas dana pensiun dinaikkan menjadi 50 persen-60 persen dari gaji terakhir yang diterima para pekerja.