Jaminan Pensiun antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DPLK spiritnya hanya satu "Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja dimasa Pensiun"
Jaminan Pensiun: BPJS Ketenagakerjaan Atau DPLK?
1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan bentukan Pemerintah mulai menjalankan program Jaminan
Pensiun (JP). Banyak pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat yang belum paham kemana arah
program pensiun pekerja di Indonesia berjalan? Pemerintah sendiri sedang giat merancang Program
Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengurangi beban APBN para
pensiunan yang tidak lagi kecil. Ada JHT (Jaminan Hari Tua), akan ada Jaminan Pensiun (JP), dan
sebagian pelaku usaha sudah memiliki program pensiun atau pesangon melalui DPLK (Dana Pensiun
Lembaga Keuangan).
Fakta lain terjadi di Indonesia, ada sekitar 63 juta pekerja formal. Sayangnya, tidak lebih dari 5% dari
mereka yang telah memiliki program pensiun atau hari tua. Saat terjadi ledakan pensiunan di tahun
2040 nanti, dimungkinkan para pensiunan akan hidup di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak
(KHL). Jangankan untuk mempertahankan gaya hidup seperti sekarang, untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari saja akan semakin sulit. Inilah masalah dan potret ketenagakerjaan di Indonesia. Masa
pensiun yang belum pasti menghantui jutaan pekerja.
Di tengah kebimbangan, bagaimana mekanisme Jaminan Pensiun di Indonesia? Di bawah BPJS
Ketenagakerjaan atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)? Tidak perlu bimbang. BPJS
Ketenagakerjaan dan DPLK, keduanya memiliki orientasi untuk menyiapkan kesejahteraan pekerja
agar lebih baik di masa pensiun, saat tidak bekerja lagi. Keduanya bersifat saling melengkapi untuk
kemaslahatan pekerja.
BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaanmerupakan transformasi dari
Jamsostek sebagai amanat dari UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan akan mulai beroperasi
pada 1 Juli 2015. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan
program: a) Jaminan Hari Tua (JHT) dan b) Jaminan Pensiun (JP).
Lain halnya dengan DPLK. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) merupakan Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Suatu perusahaan dapat
mengikutsertakan karyawannya ke dalam program DPLK. Kekayaan DPLK pada dasarnya terpisah
dari perusahaan penyelenggara DPLK, baik bank atau asuransi jiwa. DPLK adalah amanat UU No.11/1992 tentang Dana Pensiun.
Tidak ada yang tumpang tindih antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DPLK. Setiap pelaku usaha
atau pemberi kerja dapat mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program employee benefits, baik
yang bersifat Wajib atau Sukarela.
Program Wajib terdiri dari Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7% (UU No. 3 Tahun 1992) dan akan
ada tambahan program Jaminan Pensiun (JP) yang hingga kini belum ditentukan besaran iurannya.
Masih dalam finalisasi. Program Wajib lainnya adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang mengharuskan pemberi kerja membayarkan manfaat pesangon karyawan saat
pemberhentian kerja, pensiun dan kematian. Program ini dilaksanakan penyelenggara DPLK, yang
dikelola atas nama pemberi kerja (pooled fund) sebagai pencadangan dana pesangon karyawan.
Sedangkan Program Sukarela terdiri dari 1) Dana Pensiun (UU No. 11 Tahun 1992) dan 2) Asuransi
(UU No. 2 Tahun 1992) dengan tujuan memberikan manfaat maksimal (on top) kepada pekerja agar
tetap hidup layak di saat tidak bekerja lagi.
Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan dan DPLK pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraaan
pekerja di masa pensiun, di saat tidak bekerja lagi. Karena seorang pensiunan harus memenuhi
Tingkat Penghasilan Pensiun (TPP) atau Replacement Ratio yang layak sebesar 70%-80% dari
penghasilan terakhir. Hal ini berarti, apabila seseorang memiliki penghasilan terakhir sebelum
pensiun Rp. 10 juta per bulan, maka di masa pensiun tingkat penghasilan yang dibutuhkan adalah s
Rp. 7-8 juta per bulan. Agar dapat hidup layak.
Dan untuk bisa memenuhi TPP, maka diperlukan program-program wajib dan sukarela untuk
memperisapkan masa pensiun pekerja, baik JHT, JP, Pesangon, maupun program pensiun DPLK. Jika ditelaah, program JHT yang 5,7% + program pesangon dari pemberi kerja (bila ada) baru memenuhi kebutuhan TPP sebesar 25%. Kekurangan TPP harus dapat ditutupi dari program DPLK yang diasumsikan dapat mengurangi gap TPP sebesar 20%-30%. Maka sisa kekuarangan TPP sebesar 25% dapat diperoleh dari program Jaminan pensiun (JP) yang akan dimulai 1 Juli 2015.
Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan melalui program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program
Pensiun (JP) akan fokus untuk memberikan perlindungan dasar dan layak di masa pensiun,
sedangkan DPLK lebih mengutamakan manfaat pensiun yang lebih maksimal (on top). Di sinilah
orientasi yang bersifat sinergis antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DPLK. Spiritnya hanya satu,
meningkatkan kesejahteraan pekerja di masa pensiun, di saat tidak bekerja lagi. Tinggal dalam
pelaksanaannya, perlu diatur secara proporsional dan terjangkau sehingga tidak merugikan iklim
industri yang sudah berkembang di Indonesia.
Akankah hal ini menjadi beban pelaku usaha? Tidak. Sejauh pelaku usaha memiliki komitmen yang
besar dalam upaya menyejahterakan pekerja di masa pensiun. Sebagian profit pelaku usaha sangat
pantas disisihkan untuk program pensiun pekerjanya, apapun bentuk yang dipilihnya. Karena pekerja
adalah aset penting pelaku usaha. BPJS Ketanagakerjaan dan DPLK merupakan “kendaraan” yang
paling efektif untuk melindungi hak-hak pekerja, di samping menjadi bukti apresiasi kepada manusia
yang telah mengabdikan diri dalam pekerjaan, serta menjamin kelangsungan hidup yang bermartabat
di masa pensiun.
Pensiun (JP). Banyak pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat yang belum paham kemana arah
program pensiun pekerja di Indonesia berjalan? Pemerintah sendiri sedang giat merancang Program
Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengurangi beban APBN para
pensiunan yang tidak lagi kecil. Ada JHT (Jaminan Hari Tua), akan ada Jaminan Pensiun (JP), dan
sebagian pelaku usaha sudah memiliki program pensiun atau pesangon melalui DPLK (Dana Pensiun
Lembaga Keuangan).
Fakta lain terjadi di Indonesia, ada sekitar 63 juta pekerja formal. Sayangnya, tidak lebih dari 5% dari
mereka yang telah memiliki program pensiun atau hari tua. Saat terjadi ledakan pensiunan di tahun
2040 nanti, dimungkinkan para pensiunan akan hidup di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak
(KHL). Jangankan untuk mempertahankan gaya hidup seperti sekarang, untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari saja akan semakin sulit. Inilah masalah dan potret ketenagakerjaan di Indonesia. Masa
pensiun yang belum pasti menghantui jutaan pekerja.
Di tengah kebimbangan, bagaimana mekanisme Jaminan Pensiun di Indonesia? Di bawah BPJS
Ketenagakerjaan atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)? Tidak perlu bimbang. BPJS
Ketenagakerjaan dan DPLK, keduanya memiliki orientasi untuk menyiapkan kesejahteraan pekerja
agar lebih baik di masa pensiun, saat tidak bekerja lagi. Keduanya bersifat saling melengkapi untuk
kemaslahatan pekerja.
BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaanmerupakan transformasi dari
Jamsostek sebagai amanat dari UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan akan mulai beroperasi
pada 1 Juli 2015. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar
dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan
program: a) Jaminan Hari Tua (JHT) dan b) Jaminan Pensiun (JP).
Lain halnya dengan DPLK. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) merupakan Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Suatu perusahaan dapat
mengikutsertakan karyawannya ke dalam program DPLK. Kekayaan DPLK pada dasarnya terpisah
dari perusahaan penyelenggara DPLK, baik bank atau asuransi jiwa. DPLK adalah amanat UU No.11/1992 tentang Dana Pensiun.
Tidak ada yang tumpang tindih antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DPLK. Setiap pelaku usaha
atau pemberi kerja dapat mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program employee benefits, baik
yang bersifat Wajib atau Sukarela.
Program Wajib terdiri dari Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7% (UU No. 3 Tahun 1992) dan akan
ada tambahan program Jaminan Pensiun (JP) yang hingga kini belum ditentukan besaran iurannya.
Masih dalam finalisasi. Program Wajib lainnya adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang mengharuskan pemberi kerja membayarkan manfaat pesangon karyawan saat
pemberhentian kerja, pensiun dan kematian. Program ini dilaksanakan penyelenggara DPLK, yang
dikelola atas nama pemberi kerja (pooled fund) sebagai pencadangan dana pesangon karyawan.
Sedangkan Program Sukarela terdiri dari 1) Dana Pensiun (UU No. 11 Tahun 1992) dan 2) Asuransi
(UU No. 2 Tahun 1992) dengan tujuan memberikan manfaat maksimal (on top) kepada pekerja agar
tetap hidup layak di saat tidak bekerja lagi.
Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan dan DPLK pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraaan
pekerja di masa pensiun, di saat tidak bekerja lagi. Karena seorang pensiunan harus memenuhi
Tingkat Penghasilan Pensiun (TPP) atau Replacement Ratio yang layak sebesar 70%-80% dari
penghasilan terakhir. Hal ini berarti, apabila seseorang memiliki penghasilan terakhir sebelum
pensiun Rp. 10 juta per bulan, maka di masa pensiun tingkat penghasilan yang dibutuhkan adalah s
Rp. 7-8 juta per bulan. Agar dapat hidup layak.
Dan untuk bisa memenuhi TPP, maka diperlukan program-program wajib dan sukarela untuk
memperisapkan masa pensiun pekerja, baik JHT, JP, Pesangon, maupun program pensiun DPLK. Jika ditelaah, program JHT yang 5,7% + program pesangon dari pemberi kerja (bila ada) baru memenuhi kebutuhan TPP sebesar 25%. Kekurangan TPP harus dapat ditutupi dari program DPLK yang diasumsikan dapat mengurangi gap TPP sebesar 20%-30%. Maka sisa kekuarangan TPP sebesar 25% dapat diperoleh dari program Jaminan pensiun (JP) yang akan dimulai 1 Juli 2015.
Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan melalui program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program
Pensiun (JP) akan fokus untuk memberikan perlindungan dasar dan layak di masa pensiun,
sedangkan DPLK lebih mengutamakan manfaat pensiun yang lebih maksimal (on top). Di sinilah
orientasi yang bersifat sinergis antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DPLK. Spiritnya hanya satu,
meningkatkan kesejahteraan pekerja di masa pensiun, di saat tidak bekerja lagi. Tinggal dalam
pelaksanaannya, perlu diatur secara proporsional dan terjangkau sehingga tidak merugikan iklim
industri yang sudah berkembang di Indonesia.
Akankah hal ini menjadi beban pelaku usaha? Tidak. Sejauh pelaku usaha memiliki komitmen yang
besar dalam upaya menyejahterakan pekerja di masa pensiun. Sebagian profit pelaku usaha sangat
pantas disisihkan untuk program pensiun pekerjanya, apapun bentuk yang dipilihnya. Karena pekerja
adalah aset penting pelaku usaha. BPJS Ketanagakerjaan dan DPLK merupakan “kendaraan” yang
paling efektif untuk melindungi hak-hak pekerja, di samping menjadi bukti apresiasi kepada manusia
yang telah mengabdikan diri dalam pekerjaan, serta menjamin kelangsungan hidup yang bermartabat
di masa pensiun.
Syukur Alhamdulillah di tahun ini Saya mendapatkan Rezeki yg berlimpah sebab sudah hampir 9 Tahun Saya bekerja di (SINGAPORE) tdk pernah menikmati hasil jeripaya saya karna Hutang keluarga Sangatlah banyak namun Akhirnya, saya bisa terlepas dari masalah Hutang Baik di bank maupun sama Majikan saya di Tahun yg penuh berkah ini,
BalasHapusDan sekarang saya bisa pulang ke Indonesia dgn membawakan Modal buat Keluarga supaya usaha kami bisa di lanjutkan lagi,dan tak lupa saya ucapkan Terimah kasih banyak kepada MBAH SURYO karna Beliaulah yg tlah memberikan bantuan kepada kami melalui bantuan Nomor Togel jadi sayapun berhasil menang di pemasangan Nomor di SINGAPORE dan menang banyak
Jadi,Bagi Teman yg ada di group ini yg mempunyai masalah silahkan minta bantuan Sama MBAH SURYO dgn cara tlp di Nomor ;082-342-997-888 percaya ataupun tdk itu tergantung sama anda Namun inilah kisa nyata saya
DAFTAR DIRI ANDA JADI PEMENANG BERIKUTNYA
BalasHapusDari : Samul Ridwan Singapure: Terima kasih Mbah Agus Darma Nomer GHOIB Dari Mbah Benar-benar Tembus 8445 100% gol. saya sangat berterima kasih pada Mbah Agus Darma..Kini saya bisa Melunasi Hutang-hutang saya dan saya udah bisa buka usaha kecil-kecilan..Berkat usaha angka Ritual Ghoib dari Mbah Agus Darma..Bagi Anda yang udah menemukan Blog Mbah Agus Darma..sangatlah beruntung bagi Anda..Jika Anda menginginkan seperti saya silahkan Anda Call/sms di : 0823-8738-4409 Terima Kasih Mbah Agus Darma..Moga2 Succes selalu Buat Mbah Agus Darma..!!!!
Dari : Ibu Ayu Timur Leste " Terima Kasih yang amat dalam kepada Mbah Agus Darma…karena Angka Ghoib dari anda 100% gol..9323 Mantap…sekarang saya bisa bernapas lega mbah …Karena udah bisa melunasi hutang saya yang kalah karena main togel…Dan Moga2 Besok gol lagi Mbah..dan saya beli paket 4D lagi..!!! biar Bisa buat buka Usaha Mbah..Mohon Bantuan Angka Ritual Ghoib nya…Dan saya hanya bisa berpesan kepada siapa saja..jangan ragu-ragu untuk menjadi Member Mbah Agus Darma…Di Jamin Angka Ghoib Tembus 100%…Salam Succes
Dari : Agus Wijaya Malaysi Tawu : Terima kasih yang amat dalam kami ucapkan kepada Mbah Agus Darma…Berkat Angka Ghoib dari mbah…Semua hutan-hutang saya bisa terlunasi…angka ghoib dari Mbah Agus Darma benar jitu 100%, bagi anda yang kesulitan mencari angka ritual ghoib…bergabung aja dengan Mbah Agus Darma udah terbukti TokCer…Benar-benar Tembus 4 Angka…Terima Kasih Mbah Agus Darma…Succes Selalu Buat Mbah Agus Darma…salam kenal Buat teman yang suka nomor togel
Dari : Ibu Ramlah Kalimatan " Mantep Banget Angka Ritual Ghoib anda Mbah Agus Darma…Kalau Tidak Ada Bantuan Angka Ritual Dari Mbah…Enggak Tau Nasib saya seperti apa…soalnya Udah banyak Dukun Togel yang saya mintai Angka Jitu.tapi tidak ada satupun yang berhasil…akhirnya saya menemukan Blog anda..dan kami akhirnya Coba-coba untuk bergabung…Walhasil angka ritual Mbah Agus Darma Benar-benar bikin saya Terkagum./ benar-benar Tembus 100%…kini hidup saya udah gak lagi di kejar-kejar Hutang…semua hutang udah kami lunasi berkat bantuan angka ritual Ghoib dari Mbah Agus Darma…sekali lagi kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang amat dalam kepada Mbah Agus Darma yang udah mengubah hidup keluarga kami…Salam Bahagia
Dari : Ibu Uali Nunukan : Terima Kasih Mbah Agus Darma Darma semua yang anda berikan kepada saya…Angka Ritual Ghoib Eyang Benar-benar Tembus 100%…mohon ma’af mbah ini pengalaman saya …waktu itu pernah saya meminta bantuan kepada seseorang yg mengaku pintar meramu angka toto…dan saya harus bayar untuk mendapatkan angkanya…sampai2 saya hutang sana , hutang sini…tapi apa yg terjadi…angka yg saya terima tadi gak ada yang keluar…maspus dalam hati kecil saya..gmn saya harus bayar utang yang terlanjur menumpuk…hingga akhirnya saya di kasih info teman untuk mencoba menjadi Member di Mbah Agus Darma…Alhasil Angka Ritual Ghoib yang mbah kirim ternyata Jitu 100%..dan akhirnya terbayar sudah hutang2 saya….ini hanya sekedar pengalaman saya…untuk yang mau mencoba angka ghoib dari Mbah Agus Darma..tidak usah ragu-ragu…karena saya udah merasakannya…terima kasih Mbah Agus Darma…Salam Bahagia….!!!
Dari : Sutiawan Timur Leste : Terima kasih yang amat dalam kami ucapkan kepada Mbah Agus Darma yang telah memberikan kebahagian bagi keluarga kami…berkat Beliau saya sekarang udah hidup tenang..sudah tidak di kejar-kejar hutang…Kami di berikan Angka Ritual Ghoib Dari Mbah Agus Darma yang sangat Jitu 100%…hingga kami sekarang merasa tenang lagi…terima kasih Mbah Agus Darma…Jika Anda ada merasa kesulitan masalah Nomer Toto silahkan Tanyakan Aja Pada Mbah Agus Darma…pasti anda akan merasakan apa yg selama ini kami rasakan…Salam Bahagia dan Succes